INDOBALINEWS - Kabupaten Badung Bali berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan ekosistem digital yang bermuara pada perekonomian yang lebih baik.
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan digitalisasi merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk memulihkan perekonomia.
"Terobosan dan inovasi. perekonomian digital saat ini berkembang sangat pesat dan manfaat atas transaksi secara digital sudah dirasakan secara masif baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat," ujar Giri Prasta saat memberikan sambutannya dalam acara High Leve Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM P2DD) Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, PusPem Badung Rabu 18 Mei 2022.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa digitalisasi merupakan salah satu upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah itu sendiri.
"TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan etp dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan," imbuhnya.
Sementara itu di kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengungkapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merubah transaksi pembayaran dari sistem tunai menjadi non tunai (digital) melalui QRIS.
Baca Juga: Ini Peraturan Perjalanan Udara Terbaru di Bandara Ngurah Rai Bali
Disebutkan saat ini di Bali sudah ada 444.541 Merchant QRIS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
"Bank Indonesia mendorong sistem pembayaran non tunai melalui QRIS. karena kita tidak bisa menghindari perkembangan elektronifikasi transaksi secara digital. Sistem pembayaran melalui QRIS juga akan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus bermanfaat dalam meningkatkan pad pemerintah maupun pendapatan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” ujar Trisno Nugroho saat memimpin pertemuan.
Terkait ETPD, Giri Prasta menyatakan hal ini menuntut perubahan transaksi pembayaran dari sistem tunai menjadi non tunai (digital) baik pada transaksi pendapatan maupun belanja.
Baca Juga: ITDC Salurkan Dukungan Biznet Bantu Operasional Paguyuban Pedagang Pantai The Nusa Dua
Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan adanya elektronifikasi transaksi di Badung akan terjadi pergeseran terhadap transparansi penerimaan PAD melalui OPD penghasil, untuk itu lakukan ini dengan baik. Selanjutnya semua OPD juga harus terintegrasi dalam sebuah kolaborasi teknologi,” bebernya lagi.
Mengingat saat ini Pemkab Badung sudah masuk ke era ekosistem digital untuk itu Bupati Giri Prasta mengajak semua pihak di OPD terkait yang ada di lingkungan Pemkab Badung untuk mempersiapkan talenta digital melalui peningkatan indeks pembangunan manusia.
Baca Juga: Mahfud MD: Asosiasi Ahli Hukum TN HAN Jangan Terjebak Dalam Pandangan Politik yang Menjebak
Disamping itu pihaknya juga meminta Bank Indonesia dan Bank BPD Bali membangun kolaborasi untuk mensupport sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Badung.
Namun demikian Bupati Giri Prasta juga mengingatkan OPD terkait, agar selalu mengkolaborasikan sistem pencatatan data antara digital dengan manual.
“Apalagi Ketika bicara PAD kita harus memiliki data manual disamping data digital untuk menghindari problem saat sistem down, karena memang susah kita berbicara tentang data tapi akan lebih susah lagi ketika kita bicara tanpa data. Maka sekarang kita harus bangun komitmen etos kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas dan kerja tuntas dengan bangkit bergerak berjuang bersama untuk jadi juara. Karena ketika PAD kita meningkat toh semuanya bermuara demi kesejahteraan pegawai dan masyarakat Badung,” pungkasnya.
Baca Juga: Video Viral di Medsos Dugaan Pengeroyokan di Lapangan Lumintang Denpasar, Ternyata Korban Cinta Segitiga
Sementara itu Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menyebutkan saat ini, Pemerintah Kabupaten Badung seluruh transaksi belanja daerah telah dilakukan secara non tunai dari bendahara kepada pihak penerima dengan Cash Management System (CMS) dan untuk pendapatan daerah dari sektor pajak daerah telah dilakukan elektronifikasi dan digitalisasi secara bertahap sejak tahun 2012.
“Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah adalah dengan membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 27/054/hk/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah,” ungkapnya.
Baca Juga: Green Jobs, Lambang Perekonomian dan Masyarakat yang Lebih Berkelanjutan
Ditambahkan oleh Direktur Operasional Bank BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa bahwa perkembangan digitalisasi Bank BPD Bali seirama dengan perkembangan ETPD.
Dimana hampir 7 tahun BPD Bali membangun kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam hal Elektronifikasi transaksi pembayaran pajak daerah.
“Dengan adanya program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Bank BPD Bali corenya sebagai penyedia sistem pembayaran. Dari sisi infrastruktur BPD Bali juga menghosting seluruh sistem tagihan dari Pemda,” terangnya.