INDOBALINEWS - Dialog B20-G20 yang digelar oleh B20 Indonesia Finance & Infrastructure Task Force di Nusa Dua Bali menyepakati kolaborasi pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.
B20 Indonesia Finance & Infrastructure Task Force Chair Ridha Wirakusumah mengemukakan mengenai rekomendasi kebijakan yang dirumuskan satuan tugasnya guna mengatasi kesenjangan infrastruktur dan pendanaan terutama di negara-negara berkembang.
"Kami mendorong empat rekomendasi Gugus Tugas F&I dapat dituangkan dalam aksi-aksi nyata, melalui kolaborasi pelaku usaha dan pemerintah, untuk mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ridha menutup paparan rekomendasi Gugus Tugas F&I dalam acara yang digelar di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort Kamis 14 Juli 2022.
Baca Juga: 26 Desa di Pati Diterjang Banjir Bandang, Belasan Rumah Hanyut dan Puluhan Rumah Rusak
Forum dialog B20-G20 yang digelar secara hybrid membahas sejumlah rekomendasi kebijakan terkait keuangan dan infrastruktur yang juga akan dibahas dalampertemuan para menkeu dan gubernur bank sentral negara-negara G20 esok harinya.
Adapun empat rekomendasi yang sudah dihasilkan adalah pertama, meningkatkan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai.
Kedua, mendorong kolaborasi antar negara untuk mempercepat transisi yang adil menuju net-zero yakni jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer, tidak melebihi
jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.
Baca Juga: Dikhawatirkan, Indonesia Masuki Gelombang Keempat Penularan Varian Covid 19
Ketiga, mempercepat pengembangan dan adopsi infrastruktur digital dan cerdas.
Serta yang keempat, memperbaiki regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara
pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas.
Sementara itu, Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani saat membuka dialog B20-G20 ini mengatakan ketimpangan antara negara maju dan berkembang dalam memulihkan diri akibat krisis pandemi tak bisa dilepaskan dari persoalan keuangan dan infrastruktur yang ada di masing-masing negara tersebut.
Baca Juga: Kepatuhan Masyarakat Jalankan Prokes Mulai Menurun per Juli 2022
“Solusi utama yang dirumuskan dalam bentuk empat rekomendasi itu harus kita dorong dalam KTT G20 agar kerja sama pembiayaan pemerintah yang terjangkau dan sesuai antara negara, infrastruktur digital dan cerdas dan yang terpenting, keseimbangan antara pertumbuhan, produktivitas dan stabilitas bisa
segera diwujudkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menegaskan, empat rekomendasi yang diajukan Task Force F&I untuk mewujudkan masa depan yang hijau dan berkelanjutan harus didukung dan diperjuangkan.
Terutama terkait hambatan dan rintangan yang menghalanginya.
Baca Juga: AVPN Conference: Solusi dan Peluang Dalam Hal Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif
“Kesenjangan terkait infrastruktur antara negara maju dan berkembang sangat terlihat jelas. Negara berkembang menghadapi tantangan yang sudah menjadi persoalan klasik, yakni minimnya infrastruktur di
wilayah pedalaman dan pedesaan sehingga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tersendat dan berjalan lambat,” jelas Arsjad.
Dikatakannya juga untuk mengatasi tantangan tersebut perlu ada kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat.
Pertama,kolaborasi dan kerja sama komunitas internasional, seperti G20 sangat penting untuk mempercepatp proyek infrastruktur yang berkelanjutan.
Arsjad juga meminta dukungan pemerintah melalui kebijakan atau regulasi yang ramah dengan investasi, salah satunya melalui Omnibus Law.
Baca Juga: Piala AFF U 19: Indonesia Kalahkan Myanmar Namun Gagal Lolos ke Semifinal
Sejalan dengan pandangan Arsjad dan Shinta Kamdani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai perwakilan Kementerian Keuangan mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting bagi
pertumbuhan ekonomi nasional.
Selama 7 tahun ini, Presiden Jokowi sangat serius membangun dan mengejar ketertinggalan infrastruktur, terutama soal akses jalan tol.
Baca Juga: Tersangka Dugaan Korupsi Penyimpangan Dana KUR Bank BUMN di Badung Ditahan
Suahasil mengatakan, infrastruktur sangat erat kaitannya dengan anggaran pemerintah. Namun, kterbatasan anggaran pemerintah membuat peran sektor swasta sangat penting dalam rangkam membanguninfrastruktur. Alhasil, kata Suahasil, kemitraan publik-swasta sangat diharapkan dalam ppercepatan pembangunan infrastruktur, khususnya yang inklusif dan lebih berkelanjutan.
“Pemerintah mendorong pembiayaan hijau atau berkelanjutan, salah satunya melalui instrumen obligasi hijau. Pemerintah juga membentuk Indonesian Environmental Fund sejak tahun 2018 untuk memastikan
keberlanjutan pembiayaan hijau,” kata Suahasil.
Baca Juga: 206 Raja Sedunia dan Senusantara akan Berkumpul di Bali, 30 dari Mancanegara
Dalam kesempatan ini, Deputy Chair Finance & Infrastructure Task Force/Deputy CEO Indonesia Investment Authority (INA) Arief Budiman juga melakukan dialog dengan World Bank Managing Director of Development Policy and Partnerships Mari Elka Pangestu terkait pembiayaan berkelanjutan.
Dalam forum dialog ini, Menteri ESDM RI Arifin Tasrif dan Gubernur BI Perry Warjiyo juga
mengapresiasi langkah dan rekomendasi yang dihasilkan Task Force F&I dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi di bidang keuangan dan infrastruktur, terutama soal akses pembiayaan berkelanjutan yang inklusif.***