Network
INDOBALINEWS - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan rencana impor beras yang digagas Kementerian Perdagangan (Kemendag), tidak akan dilakukan, setidaknya hingga Juni 2021.
Selain membatalkan impor beras, Kepala Negara juga menginstruksikan agar hasil panen para petani diserap dengan maksimal.
Keputusan Presiden Jokowi ini disambut antusias oleh anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta. Ia sangat mengapresiasi karena rencana Kemendag mengimpor beras tidak diamini Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ledakan di Depan Gereja Katedral Makassar, Diduga Bom Bunuh Diri
Baca Juga: Diduga Rasisme di AS 2 Remaja Indonesia Dikeroyok, WNI Diminta Waspada
"Kami mengapresiasi kebijakan presiden tentang tidak dilakukannya impor beras saat ini. Kami juga mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang memberi perintah kepada Menteri Keuangan agar memberikan uang kepada Bulog untuk membeli gabah petani," tandas Nyoman Parta, kepada wartawan di Jakarta, Minggu 28 Maret 2021.
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini, perintah Presiden Jokowi kepada bawahannya agar menyerap dan membeli gabah para petani dengan harga yang wajar merupakan cerminan bahwa negara hadir di tengah rakyatnya.
"Ini langkah yang sangat tepat, bukan saja untuk mencegah kerugian bagi petani, tapi upaya yang sungguh-sungguh mewujudkan kedaulatan pangan," tandas Legislator dari Dapil Bali I itu.
"Bulog butuh uang untuk beli gabah kemudian disimpan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilatas harga," ucapnya.
Baca Juga: Ini Titik-Titik Rawan Kejahatan Jalanan di Bali Yang Dipantau Patroli Street Crime Gabungan
Baca Juga: Cupang di Leher Ungkap Perselingkuhan, Kakek 70 Tahun Ditebas Hingga Tewas
Memang sudah seharusnya, lanjut Nyoman Parta, Bulog sebagai badan penyangga pangan yang tentu saja berurusan dan berhadapan langsung dengan petani perlu didukung dari berbagai aspek, termasuk dukungan pendanaan yang memadai.
"Bulog itu selama ini membeli gabah petani dengan pinjaman komersial dari bank. Hasil dari pinjaman itu digunakan Bulog untuk membeli gabah para petani, digunakan untuk biaya perawatan atau menyimpan beras sekaligus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan inflasi," tuturnya.
"Jadi sekali lagi sangat layak Bulog ini untuk dibantu dana talangan oleh pemerintah untuk menjaga CBP," tegas Nyoman Parta.
Baca Juga: Terjerat Pinjaman Online Mahasiswi Tewas Gantung Diri di Jendela Kamar Kos
Urusan pangan dalam hal ini beras, menurut dia, perlu ada sinergi antar kementerian dan lembaga terkait.
"Kementerian Pertanian harus segera melakukan pembenahan sektor pertanian terutama berkaitan dengan biaya produksi yang tinggi. Konon biaya produksi yang dikeluarkan petani kita lebih besar 2 kali lipat lebih dari biaya produksi petani di Vietnam dan Thailand," paparnya.
"Harga beras di negara itu rata-rata Rp5.500 sampai Rp6000. Karena biaya produksinya murah dan mereka lebih banyak menggunakan pupuk organik," lanjut Nyoman Parta.
Baca Juga: Bangun Pabrik Pakan, Pemkab Manggarai Barat Akan Gandeng Fakultas Peternakan Unud
Apa yang diterapkan di Vietnam dan Thailand soal manajemen pangan berbasis ramah lingkungan, kata dia, sangat berbanding terbalik dengan yang diterapkan di Indonesia.
"Sedangkan di kita ketergantungan dengan pupuk kimia. Jika biaya produksi bisa ditekan dan harga gabah antara Rp4.000 sampai Rp4.500, maka petani lebih diuntungkan dan beras organik akan bisa bertahan lebih lama," pungkas Nyoman Parta.***
