Network
INDOBALINEWS - Mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran pascaaksi korporasi Grup GoTo, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan terus melakukan pengawaasan transaksi pendirian Grup GoTo.
Grup Go To, merupakan bentukan kombinasi usaha yang melibatkan Gojek dan Tokopedia yang diumumkan pembentukannya pada 17 Mei 2021 lalu.
Anggota KPPU M. Afif Hasbullah, mengungkapkan, hingga saat ini, KPPU belum menerima pemberitahuan atau notifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk aksi korporasi berupa merger dan akuisisi di Indonesia.
Baca Juga: Jangan Sampai Dipakai Mendanai Teroris, Menteri Risma Hati Hati Salurkan Bantuan untuk Palestina
Diketahui, Grup GoTo mengombinasikan layanan e-commerce, on-demand, dan layanan keuangan dan pembayaran serta layanan lainnya. Kombinasi usaha ini dinilai sebagai kombinasi terbesar perusahaan internet dan layanan media di Asia saat ini.
"Jika memang pembentukan kombinasi usaha tersebut merupakan hasil transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham, maka transaksi tersebut wajib dinotifikasikan kepada KPPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah transaksi tersebut efektif," tegas Afif dalam keterangan tertulis diterima IndoBaliNews, Kamis 20 Mei 2021.
Kata dia, jika dibutuhkan, relaksasi jangka waktu notifikasi juga dapat diberikan hingga 60 (enam puluh) hari, sesuai dengan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Baca Juga: Nasehati Atta Aurel, Gus Miftah: Orangtua Ditinggal Anaknya Meninggal, Mendapat Janji Indah dari Allah
Karenanya, KPPU menghimbau agar Grup GoTo memberikan penjelasan atau notifikasi kepada KPPU atas pembentukan kombinasi usaha tersebut.
Pihaknya secara simultan melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang memiliki implikasi terhadap persaingan usaha, baik aksi merger dan akuisisi maupun aliansi strategis.
Dijelaskan, pengawasan atas kombinasi usaha tersebut menggunakan kajian yang dimiliki KPPU di sektor digital, maupun berbagai data dan dokumen yang dimiliki KPPU dari berbagai notifikasi merger dan akuisisi yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek).
Baca Juga: Refly Harun dan Jaksa Berdebat soal Prokes, Tagar Bebaskan HabibRizieqShihab Jadi Trending Topic
Sejak tahun 2018, perusahaan tersebut dan anak usahanya telah belasan kali melakukan notifikasi kepada KPPU, sehingga berbagai kegiatan usaha dan rencana bisnisnya telah dapat diketahui.
Pengawasan yang dilakukan akan berfokus pada berbagai pasar bersangkutan di ekosistem Grup GoTo, serta potensi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat timbul paska transaksi tersebut.
Sebagai informasi, dalam praktek yang berlaku internasional, suatu transaksi di pasar digital umumnya melibatkan pasar yang multi-sisi (multi-sided).
Baca Juga: Beredar Video Ucapan Terima Kasih Anak Anak Palestina untuk Masyarakat Indonesia
Dalam hal tersebut, pasar yang awasi cukup beragam dan membutuh analisis dampak jaringan (network effect) yang kompleks.
Secara prinsip, KPPU mendukung terhadap penciptaan daya saing bagi setiap pelaku usaha di dalam negeri, sepanjang hal tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999.
"Kami KPPU menghimbau setiap pihak untuk tetap memperhatikan regulasi yang berkaitan dengan persaingan usaha," ucapnya.
Baca Juga: Dilaporkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK Mestinya Introspeksi
Bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang mengalami atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha paska pembentukan kombinasi usaha tersebut, KPPU membuka seluas-luasnya menerima laporan mereka. ***
