Network
INDOBALINEWS - Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022.
Kepastian tersebut disampaikan Presiden Jokowi yang telah melakukan perbincangan dengan Putin melalui sambungan telepon.
"Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, sebagaimana termuat dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 29 April 2022.
Baca Juga: Jokowi Telepon Putin dan Zelenskyy, Presidensi G20 Indonesia Dorong Perdamaian Rusia dan Ukraina
Rencananya, KTT G20, yang akan dihadiri para kepala negara dan pemerintahan anggota G20, berlangsung pada November 2022 di Bali.
Jokowi mengungkapkan dia dan Putin berbincang melalui sambungan telepon pada Kamis (28/4), pukul 19.00 WIB.
"Presiden Rusia memberikan update mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina," ungkap Jokowi.
Dia pun kembali menekankan pentingnya mengakhiri perang tersebut.
Baca Juga: Wabup Lotim : Tidak Ada Jarak Antara Pemimpin dan Rakyat
"Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut," tambahnya.
Sementara itu, pada Rabu (27/4) pukul 15.00 WIB, Presiden Jokowi sudah menyampaikan undangan melalui telepon kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk menghadiri KTT G20.
Ukraina memang bukan anggota G20, namun ketua forum G20 sebelumnya pernah mengundang negara lain sebagai tamu untuk menghadiri pertemuan tersebut.
G20 mengutuk invasi Rusia di Ukraina, yang kini telah memasuki pekan ke sembilan. Invasi tersebut meningkatkan ketegangan geopolitik, mengancam ekonomi global, dan memicu krisis kemanusiaan.
Baca Juga: Selama Bulan April Polres Badung Berhasil Ungkap 21 Kasus, Enam di Antaranya Narkoba
Sejumlah anggota G20 bahkan menyerukan agar Rusia dan Presiden Putin dikeluarkan dari daftar kehadiran KTT G20 di Bali pada November. Namun, Indonesia menolak dan mengatakan terlalu dini untuk memutuskan hal itu.***
