INDOBALINEWS - Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengingatkan kepada perusahaan swasta agar mengindahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan untuk berbagai kebutuhan maupun usaha.
Siti Nurbaya memastikan bahwa apabila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah maka akan dikenai sanksi.
Hal itu dikatakannya saat digelar Rapat Koordinasi dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada periode tahun 2023 di Graha BNPB Jakarta Rabu 25 Januari 2023.
Baca Juga: Persija Jakarta Terlalu Tangguh, Ambil Alih Klasemen Liga 1 Usai Tundukkan PSM Makassar
Rakor diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes Polri dan Mabes TNI.
"Enggak ada ampun. Begitu ada hotspot, mereka sudah langsung akan kita beri warning. Dan cara-cara law enforcement seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena," jelas Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam pernyataan resminya.
Baca Juga: 11 Negara Ikuti Kejuaraan Asia Bola Tangan Pantai Putra Putri ke 9 di Bali 10 sampI 19 Maret 2023
Rapat koordinasi secara hybrid yang juga diikuti oleh sejumlah Pemerintah Daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi itu, sekaligus guna mengecek kesiapsiagaan, baik secara organisatori, personel maupun teknologi dalam meghadapi potensi bencana karhutla ke depan.
Karhutla menurut Menko Polhukam Mahfud MD tidak hanya berdampak pada kesehatan, ekonomi, kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.
Mahfud tidak ingin hal itu terjadi, meski dalam kurun waktu dua tahun terakhir hal itu tidak terjadi dan karhutla dapat diantisipasi dengan baik.
Baca Juga: Peserta BPJamsostek Sektor Informal atau Pekerja Mandiri Masih di Bawah 15 Persen
Dari hasil monitoring dua arah dari Graha BNPB dengan seluruh pimpinan daerah dan unsur forkopimda, Menko Polhukam mewanti-wanti agar segenap komponen yang ada di daerah selalu waspada.
Mahfud MD meminta agar seluruh pimpinan daerah selalu berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan langkah antisipatif.
"Saya meminta kepada forkopimda terus waspada. Terus komunikasikan dengan BNPB untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi sesuatu," kata Mahfud.
Baca Juga: Ibu 2 Anak di Denpasar Tak Menyangka Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaa Rp4 Miliar Lebih
Di samping itu, Mahfud MD juga mengatakan bahwa antisipasi dan penanganan karhutla tidak bisa hanya bergantung dari pemerintah saja.
Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah sudah mengelola keterlibatan masyarkaat untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla.
Baca Juga: Eber Bessa Optimis Bali United Raih Poin Maksimal Lawan Rans Nusantara
"Pemerintah juga sudah mengelola keterlibatan masyarakat kegiatan untuk bersama-sama mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di dalam berbagai posisi dan tugas yang dibutuhkan pemerintah," jelas Mahfud.***