Network
IndoBaliNews - Kasus penganiayaan yang dilalukan putra dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo mengusik banyak pihak. Diantaranya Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Filsafat yang meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan reformasi struktural secara menyeluruh di lembaga Direktorat Jenderal Pajak.
Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Filsafat, Charris Zubair, mengatakan hal ini di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin, 27 Februari 2023.
"Kasus itu telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak," kata CharrisZubair.
Baca Juga: UI, UGM dan ITB Sisihkan 2.445 Peserta dari 386 PT di Indonesia dalam Pertamuda Seed and Scale 2022
Charris menambahkan agar reformasi struktural dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak yang menjadi luar biasa kaya dengan cara tidak patut.
Kagama Filsafat juga menginginkan Kementerian Keuangan agar lebih transparan serta melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.
"Kewenangan yang berlebihan cenderung korup, apalagi jika mekanisme pengawasan yang tidak mumpuni dan tidak transparan," ujar dia.
Baca Juga: Dies Natalis FK UGM ke-76, Kolaborasi Layanan Kesehatan Digelar Kagama di Lapas Kerobokan
Berpijak dari kasus itu, kata Charris, Kementerian Keuangan juga perlu melakukan perbaikan moral di seluruh lembaga perpajakan.
Gaya hidup hedon yang diperlihatkan oknum pegawai pajak, menurut dia, dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat bagi penyelenggara negara.
"Kagama Fakultas Filsafat menuntut tanggung jawab moral dan tanggung jawab formal dari lembaga negara yang memiliki otoritas, baik di bidang hukum maupun pajak," kata dia.
Kagama Filsafat, kata dia, juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang jauh dari kewajaran.
"Kami menuntut Kementerian Keuangan bekerja sama dengan KPK dan PPATK mengusut semua harta seluruh petugas pajak di Indonesia. Pengusutan ini harus dilakukan secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas," ujarnya.***
Sumber : Antaranews
