Network
INDOBALINEWS - Sikap Partai Demokrat tegas berada di luar kekuasaan tetap berkoalisi dengan rakyat karena bisa melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan sikap menanggapi wacana reshuffle kabinet yang menurutnya adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
Saat ditanya bila Partai Demokrat menerima tawaran dari Istana, Herzaky Mahendra Putra menyebutkan, partainya enggan untuk mengambilnya.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Diminta Pilih Figur Menteri yang Mempersatukan untuk Pulihkan Ekonomi
Baca Juga: Menag Yaqut Cholil: Hukum Mudik Sunah, Pemerintah Ingin Lindungi Warga dari Covid-19
Baca Juga: Menko Perekonomian Airlangga Ungkap Sederet Indikator Membaiknya Perekonomian RI Secara Signifikan
"Sesuai dengan pernyataan Ketum kami, dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," tutur Herzaky Mahendra Putra dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
Dengan berada di luar pemerintah, kata dia, Partai Demokrat bisa menjadi pengawas dan check and balance.
"Itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," tandasnya lagi
Baca Juga: PPKM Mikro Diperpanjang, Pemerintah Perluas Cakupan Bertambah Lima Provinsi
Baca Juga: 20 Warga Papua Tinggal di Klungkung Jalani Vaksinasi Covid-19, Dijaga Aparat Kepolisian
Partai yang pernah dibesarkan Susilo Bambang Yudhoyono itu menyadari, peran itulah yang harus diambil saat ini.
Peran berlambang bintang tiga mercy itu jelas untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat.
"Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," tandasnya lagi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Seniman dan Budayawan Terlindungi dari Covid-19 sehingga Bisa Kembali Berkreativitas
Baca Juga: KKP Evakuasi Lumba-lumba Terdampar di Jembrana, Sempat Kritis Dilepaslirakan ke Laut
"Jadi, reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden, bukan ranah Partai," Herzaky menegaskan.
Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) fokus membantu masyarakat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi Covid-19. ***
