Network
INDOBALINEWS - Jika penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode benar-benar diterapkan maka demokrasi di Indonesia akan hancur seperti era Soeharto.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Cak Nanto menyampaikan itu dilansir dari laman resmi Muhammadiyah pada 26 Juni 2021.
Dia tidak ingin masa kelam era Presiden Soeharto kembali terulang seiring bergulirnya wacana presiden 3 periode.
Baca Juga: Abdillah Toha Minta Pemerintah Jelaskan soal Informasi Vaksin Sinovac Tidak Mampu Melawan Varian Delta
Wacana presiden 3 periode tersiar seiring rencana MPR mengamandemen konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
MPR berkali-kali menyebutkan bahwa rencana amandemen UUD 1945 hanya menyentuh soal penerapan kembali garis besar haluan negara, tidak termasuk penambahan masa jabatan presiden.
Di pihak lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya sama sekali tak berniat untuk menjabat presiden selama 3 periode.
Baca Juga: GeNose Distop, Adian Napitupulu Duga Ada yang Memiliki Kepentingan Politik dan Bisnis
Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menegaskan Jokowi tegak lurus sikapnya dengan konstitusi dan amanat reformasi tahun 1998.
Kata Cak Nanto, Jokowi akan dipandang sebagai negarawan sejati jika mampu membuktikan sikapnya tersebut.
Menurutnya, Bangsa Indonesia hari ini defisit negarawan. Jokowi akan menjadi negarawan jika tetap memegang teguh sikapnya untuk cukup dua periode saja.
Baca Juga: Putuskan Berhijab, Five Vi Simpan Rapat Semua Baju Seksi di Almari
Demikian sebaliknya, jika penambahan masa jabatan presiden tersebut jadi diterapkan, maka demokrasi di Indonesia akan hancur seperti era Soeharto.
Selama 32 tahun Pak Harto berkuasa, lantas apa yang terjadi? Demokrasi mati, fundamental ekonomi rapuh, oligarki tumbuh subur.
"Mereka yang kaya adalah mereka yang berada di lingkaran Soeharto," seru Cak Nanto.
Pihaknya memuji dan mencontohkan agar sikap negarawan yang ditunjukkan Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bisa ditiru.
Baca Juga: Rasakan Kehampaan saat LDR, Krisdayanti: Kita Jalanin Pasti Keindahan akan Ada Nantinya
Dia mengungkapkan, pendidikan politik ala Gus Dur ini memberikan contoh bahwa seorang negarawan itu harus siap menerima dan melepaskan.
Wacana pasangan Jokowi-Prabowo sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 sempat digulirkan komunitas Projo 2024 sehingga memancing kontroversi di masyarakat.*** ( Rio Rizky Pangestu/pikiran-rakyat.com)
Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di pikiran-rakyat.com dengan jdul:"
Wacana Presiden 3 Periode, Ketua Pemuda Muhammadiyah Ungkap Kehancuran pada Era Soeharto"
