Network
INDOBALINEWS - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali Dewa Made Indra memberikan apreasiasi atas tindakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali yang menertibkan penyimpangan atau pungutan liar (pungli) lewat jalur fast track yang dilakukan oknum petugas Imigrasi Ngurah Rai kepada wisatawan mancanegara (wisman).
Ia mengatakan adanya persoalan tersebut bisa membuat negatif citra pariwisata Bali. Kendati demikian, dengan dilakukan penertiban oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kejati Bali, pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi langkah tersebut.
"Iya bisa (negatif citra Bali). Maka, dari itu terima kasih kepada APH yang melakukan penertiban. APH juga kan niatnya baik, APH itu tidak menyalahkan keberadaan fast track, tapi kok ada penyimpangan di situ, itu kan yang diterbitkan, jadi kita apresiasi," ujar Indra kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Bali, Kamis 16 November 2023.
Baca Juga: 3 Penyelenggara Negara dari Kejaksaan dan PUPR di Bondowoso Tertangkap gegara Terjaring OTT KPK
Indra menerangkan sebenarnya soal fast track posisi Pemprov Bali tidak memiliki kewenangan dan itu sepenuhnya kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, ia menilai maksud dibuatnya past track itu adalah sesuatu yang baik untuk mengurangi antrian atau kemacetan di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.
"Kita kan tau pada jam-jam tertentu, misalnya sore hari itu dari Internasional flight itu kan banyak sekali. Sehingga berimbas ke antrian panjang imigrasi, maka untuk yang person-person tertentu seperti VVIP kan tidak ikut dalam rombongan antrean yang panjang itu, maka dibuatkan jalur khusus," terangnya.
"Jadi sekali lagi niatnya baik. Misalnya kepala pemerintah negara lain datang, masak ikut antre di situ kan kita sebagai tuan rumah tidak enak, maka dibuatkan jalur itu. Jadi sekali lagi maksudnya positif," lanjutnya.
