Kemacetan di Bali Kronis, Pembangunan Kereta Cepat Masih Dibahas

- 17 Desember 2023, 14:16 WIB
Ilustrasi macet.
Ilustrasi macet. /Pikiran-rakyat.com/Arif Hidayah/

INDOBALINEWS - Menyusul mulai membaiknya kondisi pariwisata Bali usai pandemi covid 19 yang sempat membuat Bali mati suri, persoalan kemacetan parah yang membuat gerah mencuat lagi.

Kemacetan ini juga mendapat perhatian besar pemerintah pusat sebab Bali menjadi jendela dunia para wisatawan mancanegara untuk melihat Indonesia.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan kemacetan Bali yang sangat parah atau kronis terutama pada jam-jam tertentu di sejumlah titik bisa menjadi bumerang dunia pariwisata Pulau Dewata ini.

Baca Juga: Tips Rumah Aman Ditinggal Mudik Libur Nataru

Menhub menyadari ada dua hal yang krusial sehingga LRT memang harus segera ditindaklanjuti, yaitu Bali yang merupakan pameran atau wajah pariwisata taraf internasional milik Indonesia, serta kemacetan yang tak tertangani.

“Memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang apabila tidak kita tangani, oleh karenanya sama dengan Jakarta kita akan membuat format bahwa penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK)-nya pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan mendukung dari segi teknis sebagai minoritas,” ujar Budi Karya saat berkunjung ke Bali Minggu 17 Desember 2023 dilansir dari Antara terkait berita bali.

Baca Juga: Update Harga Sembako Sesuai Data Bapanas, Minggu 17 Desember 2023

Terkait hal ini, Menhub mengatakan awal pembangunan kereta cepat Light Rail Transit (LRT) di Bali masih dalam pembahasan, Ia juga mengatakan rencana pemerintah pusat yang ingin peletakan batu pertama dilakukan awal 2024 masih dibahas.

“Groundbreaking masih dalam pembahasan,” kata Menhub, usai melihat langsung kondisi lokasi pembangunan LRT dan rapat dengan jajaran Pemprov Bali di Kabupaten Badung, Minggu 17 Desember 2023.

Baca Juga: Liga 1: Barito Putera Wajib Waspada, Arema FC Punya Motivasi Besar Menang di Demang Lehman

Nantinya Pemprov Bali akan memegang saham mayoritas dengan besaran 51 persen, sementara pemerintah pusat 49 persen, jadi pemda sudah bersedia mendanai capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex) sebagai penyangga.

Sementara itu atas kunjungan Menhub Budi Karya di Central Parkir Kuta, lokasi pemberhentian kereta cepat LRT nanti, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra mengaku senang.

Baca Juga: Golden Globe Awards ke-81: Perempuan 'Berjaya dalam Daftar Nominasi Penghargaan Termasuk 'Barbie'

Pemprov Bali menilai ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat yang peduli dengan kondisi kemacetan Bali yang berimbas juga pada pariwisatanya.

“Bali sangat membutuhkan transportasi pariwisata yang modern, karena memang kita rasakan saat ini pada jam-jam tertentu kemacetannya luar biasa terutama bandara ke wilayah Kuta sampai Canggu. Terima kasih perhatiannya kepada Bali untuk kemajuan pariwisata,” ujarnya. ***

 

Editor: Shira Ade

Sumber: Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x