Network
INDOBALINEWS – Jutaan warga Mianyar terancam kelaparan menyusul krisis politik berujung tidak kekerasan brutal terhadap sipil yang masih berlangsung di Negeri Seribu Pagoda.
Kekerasan militer Myanmar mengakibatkan banyak orang ditahan dan tidak sedikit yang meregang nyawa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis 22 April 2021 memperkirakan jutaan warga Myanmar akan mengalami kelaparan dalam beberapa bulan mendatang.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Tiga Kawasan Hijau Rampung, Bali Siap Sambut Masuknya Wisatawan Asing
Tidak hanya itu, keprihatinan pangan meningkat tajam di Myanmar setelah kudeta militer dan krisis keuangan mendalam.
Analisis Program Pangan Dunia (WFP) menunjukkan lebih dari 3,4 juta warga Myanmar akan berjuang untuk membeli makanan dalam tiga hingga enam bulan ke depan.
Sejumlah kota di Myanmar terkena dampak yang paling parah karena kasus kehilangan pekerjaan meningkat di bidang manufaktur, konstruksi dan jasa dan diperparah oleh kenaikan harga pangan.
Baca Juga: Presiden Perintahkan Pengerahan Segala Kekuatan Penyelamatan 53 Awak Kapal KRI Nanggala 402
Stephen Anderson selaku Country Director, melaporkan, banyak orang miskin kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membeli makanan.
"Respons bersama diperlukan sekarang untuk meringankan penderitaan mereka dengan segera, dan untuk mencegah kemerosotan yang mengkhawatirkan dalam keamanan pangan," ujar Stephen seperti dikutip IndoBaliNews dari Reuters.
Harga pasar beras dan minyak goreng di Myanmar telah naik masing-masing sebesar 5 persen dan 18 persen sejak akhir Februari 2021 lalu.
Baca Juga: Microsoft Corp Membentuk Pusat Data Regional Pertama di Malaysia Percepat Transformasi Digital
Lantaran harga yang melambung banyak keluarga di Yangon, ibu kota ekonomi Myanmar, akhirnya melewatkan makan dan hanya menyantap makanan yang kurang bergizi, bahkan rela berhutang untuk makan.
Diungkapkan WFP, pihaknya berencana memperluas operasi pangan di Myanmar hingga tiga kali lipat, menjadi 3,3 juta orang, dan menarik dana bantuan senilai 106 juta Dolar AS atau sekira Rp1,5 triliun.
Juru bicara pemerintah junta militer Myanmar enggan untuk memberikan tanggapan terkait krisis pangan yang melanda negeri Pagoda Emas itu.
Baca Juga: KSP: Pemberian THR bagi Pekerja dan Buruh Memacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis pada 1 Februari lalu, negara itu ke dalam kekacauan.
Disebut-sebut, Militer Myanmar melakukan aksi kekerasan brutal dalam menghadapi protes massa dan gerakan pembangkangan sipil nasional hingga menewaskan lebih dari 700 orang.
Akibat krisis politik ini membuat sistem perbankan macet, menutup banyak cabang, membuat bisnis tidak dapat melakukan pembayaran dan nasabah tidak dapat menarik uang tunai.
Baca Juga: Badai Siklon Seroja, KKP Data Kerugian Warga di Kawasan TNP Laut Sawu Region Timor Capai Rp7 Miliar
Tak hanya itu, krisis politik pascakudeta militer Myanmar menyebabkan sebagian besar impor dan ekspor dihentikan, pabrik-pabrik pun ikut ditutup.
Hingga saat ini, banyak warga Myanmar yang memilih bergantung pada kiriman uang dari kerabat di luar negeri. Sebelum kudeta militer, WFP mengatakan sekitar 2,8 juta orang di Myanmar dianggap rawan pangan.
Pandemi virus Covid-19 juga memperparah ekonomi Myanmar menyusul isolasi dan kesalahan manajemen keuangan selama beberapa dekade di bawah rezim pemerintahan militer. ***
