Network
INDOBALINEWS - Pidato Presiden Joko Widodo yang menegaskan pemerintah sudah tidak mampu menangani persoalan pandemi Covid-19 sehingga meminta bantuan dari masyarakat untuk sama-sama melawan Covid-19 menandakan Presiden Jokowi sudah mengibarkan bendera putih.
“Pemerintah tak bisa bekerja sendirian. Seluruh pihak harus bergotong royong menangani ujian (pandemi Covid-19) yang maha berat,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir Pikiran-rakyat.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 14 Juli 2021.
Menanggapi pernyataan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana menilai, Presiden Jokowi sudah mengibarkan bendera putih.
Baca Juga: Ali Ngabalin Sebut Perongrong Jokowi Berperadaban Rendah, Rizal Ramli: 'Buka Tuh Sorban, Sebelum Ngancam'
Kata Gde Siriana, jika Presiden Jokowi sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat.
Karena itu, dia mengunggah foto dirinya sambil memegang bendera putih di akun Twitternya, Rabu 14 Juli 2021.
Bendera putih itu bisa dijadikan sebagai gerakan rakyat Indonesia. Meski berbahan dasar dari kantong kresek, hal itu sebagai jawaban rakyat Indonesia atas pidato Presiden Jokowi tersebut.
Baca Juga: Mantan Menteri BUMN Sugiharto Wafat, Fahri Hamzah Kenang sebagai Kakak dan Sahabat yang Bersahaja
“Dengan kantong plastik kresek pun jadi untuk gerakan rakyat kibarkan bendera putih di mana-mana,” unggahnya
Warna putih dalam bendera tersebut memiliki makna cinta damai dan bersih suci. Putih artinya cinta damai, bersih suci.
Melalui bendera putih ini, rakyat Indonesia tidak menginginkan jatuh banyak korban akibat pandemi Covid-19.
Senjata legal yang kuat. Melumpuhkan lawan selama 30 menit.
Baca Juga: Korupsi Ekspor Benur, Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Dibui Lima Tahun
“Rakyat ingin agar tidak lagi banyak jatuh korban,” Gde Siriana menutup unggahannya.
Seiring dengan naiknya kasus Covid-19 di Indonesia,
Diketahui, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat se-Jawa Bali, mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021, Seiring dengan naiknya kasus Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Tolak Vaksinasi Berbayar, Tata Kelolanya Memiliki Risiko
Kebijakan PPKM Darurat dinilai mampu menekan persebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia, yang saat ini tengah mengalami gelombang kedua.
Kontroversi atas aturan PPKM Darurat ini langsung bergulir di masyarakat. Pemerintah dinilai tidak bertanggung jawab secara penuh selama penerapan PPKM Darurat. Apalagi banyak orang yang harus rela kehilangan pekerjaan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut pemerintah tak serta merta cuci tangan. Lewat konferensi pers yang digelar pada 12 Juli 2021 ini, Luhut mengungkap sejumlah langkah pemerintah, selama PPKM Darurat.
Baca Juga: Adam Deni Sodorkan Sejumlah Bukti Dugaan Pengancaman Dilakukan Jerinx SID
Presiden Jokowi disebut akan menjamin rakyat tak akan kelaparan selama penerapan PPKM Darurat. "Bantuan beras akan diberikan pemerintah, perintah presiden," Luhut menegaskan. *** (Rizki Laelani/Pikiran-rakyat.com)
Discalimer: Artikel ini telah ditayangkan sebelumnya di Pikiran-rakyat.com berjudul" "Jawaban Pidato 'Menyerah' Jokowi Lawan Covid-19, Kantong Kresek Putih Simbol Gerakan Rakyat"
