Network
"Negara harus memiliki treatmen khusus terhadap penanganan PMI termasuk kondisi terburuk bila itu terjadi penanganan kalau positif Covid-19 di negara penempatan contoh di Korea mencapai 200-300 juta diluar biaya karantina," tegas Benny.
Lebih jauh dikatakan dengan beban kerja yang sangat besar dengan kewenangan yang masih terbatas terlebih anggaran yang sangat tidak cukup untuk menangani 9 juta migran.
Baca Juga: 2 Mucikari Prostitusi Online Diciduk, Kutip Rp50 Hingga Rp100 Ribu Sekali 'Servis'
Dengan rincian 4,3 resmi dan 4,7 ilegal, dengan masih terus berjalannya penempatan ilegal ini maka tidak cukup BP2MI mengerjakan sendiri. Sinergi kolaborasi inilah yang kemudian di acara rakornis di Bali ini dibangun, kata Benny lagi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, H. Tjahjo Kumolo dijadwalkan membuka Rakornis BP2MI secara resmi di hari kedua Kamis 4 November 2021.
Dijadwalkan Gubernur Bali Wayan Koster, hadir dan menyampaikan materi “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola PMI”. Juga ada Menteri BUMN RI, Erick Thohir dijadwalkan menyampaikan materi “Sinergitas Kementerian dan BUMN dalam rangka Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI”.
Baca Juga: Pasar Smartphone Bertumbuh Meski Pandemi, Ini Bocoran Produk Terbaru Oppo
Sementara Ketua Dewan Pengawas Satgas BP2MI, Suhardi Alius menyampaikan materi, “Peran Negara dalam Pencegahan, Penempatan Ilegal dan Penegakan Hukum sebagai Bentuk Pelindungan terhadap PMI”. Juga ada Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyampaikan materi “Pandangan dan Dukungan DPR RI terhadap Penguatan Penempatan dan Pelindungan PMI”. Benny sendiri akan membawakan materi “Bekerja Berlari Melayani dan Melindungi PMI dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki”.
"Kita ingin menyatukan pemahaman dan persepsi sehingga pada saatnya aksi-aksi dilapangan menunjukan bahwa ini sebuah orkestrasi negara. Tidak ada kementrian lembaga yang jalan sendiri -sendiri," tambah Benny.
Baca Juga: Akhirnya Ketahuan, Ibu RT Curi ATM Bule Prancis untuk Modal Dagang dan Tebus Pegadaian
