Network
INDOBALINEWS - Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Fahri Hamzah memastikan bahwa wacana masa jabatan presiden tiga periode tidak mungkin dihembuskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Ia memastikan hal tersebut, karena dua kali dirinya menanyakan langsung ke Jokowi soal ini. Jawaban Jokowi sama, tidak ingin dikenang sebagai orang yang menginginkan jabatan kembali.
"Kalau (wacana masa jabatan presiden tiga periode) dari Presiden (Jokowi) sendiri tidak mungkin," kata Fahri Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 17 Maret 2021).
Baca Juga: Pengadilan Tipikor Bebaskan 4 Terdakwa Kasus Tanah, Termasuk Mantan Wali Kota Kupang
Baca Juga: Gaduh Wacana Presiden Tiga Periode, Jokowi: Saya Tidak Berminat
"Saya sendiri pernah dua kali bertanya langsung kepada Presiden soal ini sebelum berakhir jabatan, dan jawabannya bulat, beliau (Jokowi) katakan tidak ingin dikenang sebagai orang yang menginginkan jabatan kembali. Apalagi itu memerlukan perubahan konstitusi," imbuhnya, mengutip jawaban Presiden Jokowi.
Fahri Hamzah pun menduga wacana ini sulit dikonfirmasi kepada siapa yang memulainya.
"Dugaan saya (kalau kita tidak naif), ini kemudian menjadi berita di sosial media yang sudah sering terjadi, dan kita over acting dengan berita-berita itu. Atau yang kedua memang ada kelompok yang menghembuskan isu ini, untuk kepentingan kelompoknya tentu," tandasnya.
Untuk dugaan yang kedua, Fahri Hamzah mengatakan, memang perlu ditelusuri. Perlu diketahi siapa mereka dan untuk apa merancang wacana seperti ini.
"Itulah yang saya kira harus kita lacak sekarang ini. Sebab kalau dari Presiden sendiri tidak mungkin," tegasnya.
Baca Juga: Di Usia Remaja, Demi Lovato Diperkosa Saat Mengalami Overdosis
Baca Juga: Terbakar Cemburu, Pemuda di Labuan Bajo Siram Pacar dengan Air Panas
Fahri Hamzah yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia melihat ada kebiasaan jelek, karena semua isu termasuk yang tidak datang dari pihak yang legitimate pun dibesar-besarkan.
Karena itu, ia meminta para elite negeri ini agar tidak sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya bukan bersumber dari sumber yang sebenarnya.
"Apalagi kemudian ikut-ikutan menganggap Jokowi yang bersalah," ucapnya.
Fahri Hamzah mengingatkan, perubahan konstitusi sebenarnya nyaris tidak di tangan presiden, melainkan di tangan MPR.
Baca Juga: Penetapan Zona Hijau dan Vaksinasi Massal, Prakondisi Pariwisata Bali Dibuka Lagi
"Kalau pun toh ada, presiden di situ hanya terlibat di ujung, ketika MPR sudah mengajukan perubahan. Tapi, presiden tidak ikut," tutur Fahri Hamzah.
Berbeda dengan perubahan undang-undang, menurut dia, bisa merupakan inisiatif presiden, bisa juga merupakan Perppu. Tetapi, kalau merubah yang periodesasi presiden Republik Indonesia maka urusannya dengan konstitusi, bukan dengan undang-undang.
"Jadi saya kira, kita yang harusnya tepat untuk mengambil kesimpulan bahwa ini bukan berasal dari sumber yang legitimate. Gitu loh. Karena memang disayangkan juga dari juru bicara Istana memang dengan mantap menjawabnya itu, sehingga menciptakan spekulasi yang berlanjut," kata Fahri Hamzah.
Baca Juga: Pandemi Membuat Banyak Kehilangan, Uskup Ruteng: Jangan Kehilangan Harapan
Di bagian akhir keterangannya, Fahri Hamzah meminta semua pihak agar lebih baik fokus pada persoalan besar di depan mata, ketimbang meributkan hal yang belum tentu kepastiannya.
"Sekarang ini sebaiknya fokus pada persoalan yang ada di depan mata, karena ada banyak isu penting yang harus dihadapi dan diharapkan bisa diatasi bersama, yakni pandemi virus corona atau Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya, ada bencana alam, krisis kesehatan, ada krisis ekonomi yang akan datang dan mungkin sudah mulai melanda," ajaknya.
"Mestinya isu-isu kemanusiaan yang menjadi perhatian kita semua. Janganlah kita mengambil waktu publik dengan isu yang remeh temeh seperti isu periodesasi presiden. Sebaiknya para elite dan kaum intelektual fokuskan perhatian untuk bagaimana Indonesia ini ke luar dari berbagai persoalan yang ada di depan mata," pungkas politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.***
